projustice.id -

Status Justice Collaborator Dalam Perkara Sambo di Berikan Oleh Negara?

Desember 27, 2022 projustice Tak ada komentar

Projustice.id – Jakarta, Dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J, sering kali kita menemukan istilah Justice Collaborator atau yang biasa disingkat JC. Status JC itupun disandang oleh Bharada Eliezer yang kini menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Menariknya, saat di wawancarai dalam salah satu podcast, pengacara Bharada E menyampaikan pernyataan, status JC yang disandang oleh…

Pidana

Diawasi OJK, Akhirnya Kripto Dianggap Sebagai Mata Uang?

Desember 16, 2022Desember 16, 2022 projustice Tak ada komentar

Projustice.id – Jakarta, Meledaknya pasar kripto membuat pemerintah mau tidak mau segera memberlakukan aturan yang mengawasi dan melindungi investor. Berdasarkan data Bappebti, total investor kripto di tanah air sudah mencapai 16,27 juta orang hingga September 2022. Jumlah tersebut bertambah 151.043 orang dibandingkan pada bulan sebelumnya. Seperti yang diketahui, sebagian besar investor kripto di Indonesia di…

Investasi

Mengenal Teori Hukum

Desember 1, 2022Desember 1, 2022 projustice Tak ada komentar

Projustice.id – Jakarta, Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Ia memberikan sarana kepada kita semua untuk bisa menerangkan serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori, dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan…

Pembentukan Undang-Undang Dalam Polemik Rancangan KUHP

November 18, 2022November 18, 2022 projustice Tak ada komentar

Projustice.id – Jakarta, Sudah sejak lama pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Rancangan KUHP) digulirkan, bahkan sejak tahun 1964, Pemerintah dengan beberapa pakar telah membentuk tim perumus untuk membahas Rancangan KUHP dimaksud. Kalau dilihat dari segi waktu, KUHP yang kita gunakan sekarang ini adalah peninggalan zaman kolonial, sumber KUHP adalah hukum Belanda, Wetboek van Strafrecht…

Ilmu Hukum

Aspek Keamanan pada Penyelengaraan Pertandingan Sepakbola

Oktober 4, 2022 projustice Tak ada komentar

Projustice.id – Jakarta, apa yang terjadi di stadion Kanjuruhan Malang pada tanggal 1 Oktober 2022 menjadi sejarah kelam bagi persepakbolaan tanah air, sebanyak kurang lebih 130 orang tewas dalam tragedi tersebut dan 180 lainnya mengalami luka-luka menurut data Minggu (2/10) pagi. Tidak hanya nasional, kejadian ini mendapat sorotan dari klub-klub dunia dan juga FIFA yang…

Pemuda dan Olahraga

Model-Model Birokrasi dan Good Governance Di Berbagai Negara

Juli 14, 2022 projustice Tak ada komentar

Projustice.id – Jakarta, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Meski demikian dalam KBBI, birokrasi juga dapat diartikan sebagai cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan (adat dan sebagainya) yang banyak liku-likunya dan sebagainya….

Pemerintahan

Analisis Yuridis Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024

Juni 11, 2022 projustice Tak ada komentar

Projustice.id – Jakarta, Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepala daerah merupakan pemerintahan di daerah yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus…

Pemerintahan

Perbandingan Sistem Presidensial Indonesia Dengan Korea Selatan

Mei 30, 2022 projustice Tak ada komentar

Latar Belakang projustice.id – Jakarta, Sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Untuk disebut sebagai sistem presidensial, bentuk pemerintahan ini harus memiliki tiga unsur yaitu: 1. Presiden yang dipilih rakyat; 2. Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala…

Pemerintahan

Perbuatan Yang di Kategorikan Pidana Menurut Undang-Undang Pemilu

Mei 7, 2022Mei 7, 2022 projustice Tak ada komentar

Projustice – Jakarta, Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 merupakan amanat konstitusi yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “ Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama,…

Pemerintahan

Penyederhanaan Birokrasi Melalui Pelaksanaan Inpassing Jabatan Eselon III dan IV Menjadi Jabatan Fungsional

April 29, 2022 projustice Tak ada komentar

Projustice – Jakarta, Sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden era Pemerintahan Jokowi, terdapat Lima prioritas kerja lima tahun kedepan yakni: pembangunan SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi. Salah satu prioritas kerja reformasi birokrasi adalah penyederhanaan eselonisasi birokrasi menjadi dua level, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai…

Pemerintahan