Projustice.id – Jakarta, Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Ia memberikan sarana kepada kita semua untuk bisa menerangkan serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori, dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan…
Projustice.id – Jakarta, Sudah sejak lama pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Rancangan KUHP) digulirkan, bahkan sejak tahun 1964, Pemerintah dengan beberapa pakar telah membentuk tim perumus untuk membahas Rancangan KUHP dimaksud. Kalau dilihat dari segi waktu, KUHP yang kita gunakan sekarang ini adalah peninggalan zaman kolonial, sumber KUHP adalah hukum Belanda, Wetboek van Strafrecht…
Read More “Pembentukan Undang-Undang Dalam Polemik Rancangan KUHP” »
Projustice.id – Jakarta, apa yang terjadi di stadion Kanjuruhan Malang pada tanggal 1 Oktober 2022 menjadi sejarah kelam bagi persepakbolaan tanah air, sebanyak kurang lebih 130 orang tewas dalam tragedi tersebut dan 180 lainnya mengalami luka-luka menurut data Minggu (2/10) pagi. Tidak hanya nasional, kejadian ini mendapat sorotan dari klub-klub dunia dan juga FIFA yang…
Read More “Aspek Keamanan pada Penyelengaraan Pertandingan Sepakbola” »
Projustice.id – Jakarta, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Meski demikian dalam KBBI, birokrasi juga dapat diartikan sebagai cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan (adat dan sebagainya) yang banyak liku-likunya dan sebagainya….
Read More “Model-Model Birokrasi dan Good Governance Di Berbagai Negara” »
Projustice.id – Jakarta, Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepala daerah merupakan pemerintahan di daerah yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus…
Latar Belakang projustice.id – Jakarta, Sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Untuk disebut sebagai sistem presidensial, bentuk pemerintahan ini harus memiliki tiga unsur yaitu: 1. Presiden yang dipilih rakyat; 2. Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala…
Read More “Perbandingan Sistem Presidensial Indonesia Dengan Korea Selatan” »
Projustice – Jakarta, Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 merupakan amanat konstitusi yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “ Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama,…
Read More “Perbuatan Yang di Kategorikan Pidana Menurut Undang-Undang Pemilu” »
Projustice – Jakarta, Sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden era Pemerintahan Jokowi, terdapat Lima prioritas kerja lima tahun kedepan yakni: pembangunan SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi. Salah satu prioritas kerja reformasi birokrasi adalah penyederhanaan eselonisasi birokrasi menjadi dua level, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai…
Projustice – Jakarta, Menarik untuk dikaji pernyataan yang disampaikan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dalam postingan instagramnya pada tanggal 15 April 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa organisasi Advokat di Indonesia saat ini menganut sistem multi-bar. Multibar adalah kata majemuk dan singkatan, multi yang berarti banyak, bar merupakan singkatan dari barrister yang berarti Organisasi Advokat, …
Projustice – Jakarta, Banyak orang yang beranggapan bahwa perwujudan Good Governance merupakan tanggungjawab dari Aparatur Sipil Pemerintah sebagai penyelenggara negara saja, padahal Good governance harus menyentuh 3 (tiga) pihak yaitu pihak pemerintah (penyelenggara negara), pihak korporat atau dunia usaha (penggerak ekonomi), dan masyarakat sipil (menemukan kesesuaiannya). Ketiga pihak tersebut saling berperan dan mempengaruhi dalam penyelenggaraan…
