Pemerintahan Arsip - projustice.id

Perbuatan Yang di Kategorikan Pidana Menurut Undang-Undang Pemilu

Mei 7, 2022Mei 7, 2022 projustice Tak ada komentar

Projustice – Jakarta, Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 merupakan amanat konstitusi yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “ Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama,…

Pemerintahan

Penyederhanaan Birokrasi Melalui Pelaksanaan Inpassing Jabatan Eselon III dan IV Menjadi Jabatan Fungsional

April 29, 2022 projustice Tak ada komentar

Projustice – Jakarta, Sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden era Pemerintahan Jokowi, terdapat Lima prioritas kerja lima tahun kedepan yakni: pembangunan SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi. Salah satu prioritas kerja reformasi birokrasi adalah penyederhanaan eselonisasi birokrasi menjadi dua level, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai…

Pemerintahan

Langkah-Langkah Perwujudan Good Governance

April 9, 2022 projustice Tak ada komentar

Projustice – Jakarta, Banyak orang yang beranggapan bahwa perwujudan Good Governance merupakan tanggungjawab dari Aparatur Sipil Pemerintah sebagai penyelenggara negara saja, padahal Good governance harus menyentuh 3 (tiga) pihak yaitu pihak pemerintah (penyelenggara negara), pihak korporat atau dunia usaha (penggerak ekonomi), dan masyarakat sipil (menemukan kesesuaiannya). Ketiga pihak tersebut saling berperan dan mempengaruhi dalam penyelenggaraan…

Pemerintahan

Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Maret 19, 2022 projustice Tak ada komentar

Projustice – Jakarta, Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik yang telah disepakati bersama dan ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45). Bentuk negara kesatuan merupakan salah satu hasil pemikiran keras dan mendalam dari para pendiri bangsa. Kini negara kesatuan Republik Indonesia yang berdiri kokoh diantara berbagai…

Pemerintahan

Teori Hukum Zaman Klasik

Agustus 5, 2021 projustice Tak ada komentar

Projustice.id – Jakarta Teori Hukum Zaman Klasik bersumber dari alam pemikiran yunani kuno, dimana masyarakat pada saat itu memiliki kepercayaan secara mistis dan religi olimpus yang dijadikan pedoman/aturan hidup yang berlaku pada saat itu. Aliran mistis dipengaruhi oleh alam (kekuasaan yang mengancam) artinya hukum alamlah yang berlaku, manusia yang kuat akan menjadi penguasa atau raja,…

Read More “Teori Hukum Zaman Klasik” »

Pemerintahan

Peran Politik Hukum Dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia

Agustus 2, 2021Agustus 2, 2021 projustice 3 Komentar

Latar Belakang Pemerintah Indonesia pertama kali mengumumkan kasus COVID-19 pada tanggal 2 Maret tahun 2020, meskipun banyak ahli maupun pemerhati yang pesimis dengan statement tersebut. Salah satu ahli virology dari Harvard Profesor Marc Lipsitch menyatakan bahwa virus COVID-19 di Indonesia sudah masuk sejak awal tahun atau bulan Januari. Dalam analisanya menyebutkan beberapa negara tetangga Indonesia…

Pemerintahan

ORI018 Investasi Terbaik di Masa Pandemi Covid-19

Oktober 16, 2020Oktober 16, 2020 projustice Tak ada komentar

Projustice – Untuk mencegah penyebaran Covid-19 di tanah air, sudah banyak upaya yang dilakukan oleh Pemerintah antara lain dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Penerapan PSBB dinilai sebagai langkah yang tepat oleh Pemerintah dari pada menerapkan lockdown seperti di negara lain. Awalnya, penerapan PSBB yang dilakukan Pemerintah dinilai sebagian orang tidak tegas, banyak yang…

Pemerintahan

Larangan Mewarnai Rambut Bagi PNS

Agustus 4, 2020Agustus 6, 2020 projustice 1 Komentar

Projustice – Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masuk kedalam lingkup Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memiliki segudang aturan yang harus ditaati. Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disipilin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur banyak hal terkait disiplin PNS, seperti jam kerja, larangan ikut terlibat…

Pemerintahan