Beranda › Forum › Hukum Pidana › Agar Penegakan Hukum Pidana Perpajakan Lebih Powerful, Ini Langkah DJP
- This topic has 0 balasan, 1 suara, and was last updated 3 years, 6 months yang lalu by nilfahasana.
-
PenulisTulisan-tulisan
-
Mei 3, 2021 pada 4:57 pm #639nilfahasanaPeserta
Ditjen Pajak (DJP) mengupayakan agar penegakan hukum pidana pada bidang perpajakan menjadi makin kuat. Upaya otoritas tadi menjadi salah satu bahasan media nasional di hari ini, Rabu (14/4/2021).
Direktur Penegakan aturan DJP Eka Sila Kusna Jaya mengatakan pada penegakan aturan pidana di bidang perpajakan, utang pajak tidak bisa ditagih lagi. buat mengoptimalkan pemulihan kerugian pendapatan, penyidikan tindak pidana pada bidang perpajakan dilapis menggunakan penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penyitaan aset jua dilakukan buat memastikan pidana hukuman dibayar.
“Penggabungan berkas perkara atau penggabungan penuntutan antara tindak pidana di bidang perpajakan dan TPPU dapat mendorong penegakan hukum pidana di bidang perpajakan sebagai lebih powerful,” ungkapnya.
Eka berkata galat satu tujuan dalam planning Strategis DJP 2020 – 2024 merupakan penerimaan negara yang optimal. buat mencapai tujuan tadi, seni manajemen DJP pada penegakan aturan pidana merupakan melaksanakan penegakan hukum yang kolaboratif, berintegritas, serta adil.
strategi tersebut, lanjut dia, diimplementasikan dalam bentuk penegakan aturan yang utuh, redefinisi pelanggaran pidana/administrasi, pembangunan wahana serta infrastruktur forensik digital, dan pengambilan keputusan penegakan hukum pidana pajak yg tersistemasi.
Selain mengenai penegakan aturan pidana perpajakan, terdapat juga bahasan wacana planning DJP terkait dengan pelaksanaan evaluasi putusan pengadilan. hasil putusan pengadilan bisa menjadi landasan buat memperbaiki aturan perpajakan.
Berikut ulasan isu selengkapnya.
Kebijakan serta taktik
Direktur Penegakan aturan DJP Eka Sila Kusna Jaya berkata penyidikan tindak pidana perpajakan yang dilapis dengan penyidikan TPPU ini nantinya memerlukan sinkronisasi dengan pemeriksaan bukti permulaan (Bukper), harmonisasi menggunakan pengelolaan barang sitaan, serta dukungan asal forensik digital menyangkut verifikasi serta penelusuran aset.
Eka mengatakan sudah disusun kebijakan, strategi, dan rencana kerja 2021 pada bidang investigasi bukti permulaan, penyidikan, serta forensik digital. Hal tadi buat mendukung penerimaan pajak, memulihkan kerugian di pendapatan negara, dan memberikan efek jera dan impak gentar.
“diperlukan kebijakan, strategi dan planning kerja dilaksanakan menggunakan harmoni serta sinkron sebagai akibatnya membentuk produk kegiatan serta peraturan penegakan hukum pidana yang memberikan kepastian aturan serta keadilan, baik dari sisi wajib pajak juga asal sisi negara,” katanya. (DDTCNews)
sengketa Pajak
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, serta Humas DJP Neilmaldrin Noor berkata upaya penilaian yang akan terjadi putusan ucapan lebaran pengadilan menjadi rujukan perbaikan regulasi memiliki manfaat ganda. Pertama, pemugaran regulasi menggunakan basis fatwa aturan diharapkan mampu menekan potensi terjadinya sengketa yg berulang menggunakan harus pajak.
ke 2, penilaian sebagai basis otoritas melakukan pemugaran pada implementasi proses usaha pengawasan serta penegakan aturan pajak. dengan demikian, upaya menekan konkurensi pajak yg mengalir ke pengadilan mulai diupayakan asal sisi hulu.
“Jadi menjadi bahan buat pemugaran regulasi yang berpotensi menyebabkan konkurensi berulang, serta buat pemugaran implementasi di sisi hulunya,” tuturnya. Simak ‘konkurensi Pajak Terus semakin tinggi, DJP Bakal penilaian Putusan Pengadilan’. (DDTCNews)
supervisi wajib Pajak
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, serta Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan otoritas melakukan segmentasi buat merumuskan metode pengawasan dan investigasi yang sempurna dan efektif bagi wajib pajak pada segmen yang tidak sama.
“Terhadap segmen wajib pajak tertentu bisa dilakukan pengawasan melalui aktivitas penelitian secara komprehensif, sedangkan terhadap segmen wajib pajak lainnya dilakukan supervisi menggunakan basis kewilayahan. Kebijakan ini dibutuhkan sebab keterbatasan asal daya yang dimiliki sang DJP, ad interim target penerimaan pajak terus meningkat,” ungkapnya. (Kontan)
pemeriksaan Bukper
Direktur Penegakan aturan DJP Eka Sila Kusna Jaya mengatakan selama 2020, otoritas melakukan pemeriksaan Bukper terhadap 1.310 harus pajak. berasal jumlah tadi, pemeriksaan Bukper telah diselesaikan terhadap 450 harus pajak.
“pada antaranya, 279 harus pajak, telah menggunakan hak pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagai akibatnya tidak dilanjutkan ke termin penyidikan,” ujar Eka. Simak ‘Lakukan pemeriksaan Bukper, Ini hasil yang Didapat DJP Tahun kemudian’. (DDTCNews)
Pencegahan Korupsi
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Kemenkeu terus mengawal serta mengembangkan aneka macam aksi untuk mencegah korupsi melalui perbaikan regulasi dan kebijakan berasal sisi penerimaan. khusus di bidang pajak, sejumlah seni manajemen diarahkan buat mencegah korupsi sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara.
“di pada penerimaan negara yg bersumber asal pajak, Kemenkeu memanfaatkan basis data beneficial owner dalam rangka menggali potensi penerimaan pajak dan memastikan kepemilikan dari kewajiban pajak,” katanya. Simak ‘Sri Mulyani celoteh seni manajemen Pencegahan Korupsi pada Bidang Pajak’. (DDTCNews)
Industri Film
Menteri Pariwisata serta Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno terus mendorong pemberian insentif buat memulihkan film berasal dampak pandemi Covid-19.
Sandi berkata pemerintah tengah menyiapkan stimulus buat memulihkan industri film bersama sektor pendukungnya, mirip bioskop. Secara bersamaan, beliau juga mendorong pemerintah memberikan bonus pajak buat perjuangan bioskop.
“Stimulus buat industri film juga masih pada progres. Begitu pun menggunakan insentif buat tax rebate karena ini ranahnya terdapat di pemda. Jadi, akan kami monitor,” katanya.
-
PenulisTulisan-tulisan
- Anda harus log masuk untuk membalas topik ini.