Dari Modus Operandi Pidana Perpajakan

[nilfahasana]

Menyambut tahun baru 2021 ini, Klinik Hukumonline mengucapkan terima kasih kepada para pembaca setia atas dukungan yg diberikan kepada kami. Klinik Hukumonline berharap supaya di tahun baru ini hingga tahun-tahun berikutnya, bisa terus mengedukasi masyarakat buat sebagai semakin melek aturan dengan giat menghasilkan berbagai artikel informatif wacana aturan yg mudah dipahami.

tidak hanya itu, kami juga mengemas gosip hukum ke pada infografis, video YouTube, dan layanan chatbot dengan legal Intelligent Assistant (LIA). Hadir dalam bentuk audio, Hukumonline Podcast jua siap menemani kamu menggunakan pembahasan berbagai informasi aturan yg menarik dan up to date yang bisa kamu dengar melalui berbagai platform podcast yg tersedia.

sesuai pemantauan sepanjang sepekan lalu, berikut kami hidangkan 5 artikel Klinik Hukumonline terpopuler di media sosial. dari modus operandi tindak pidana perpajakan hingga kepala wilayah rangkap jabatan menteri.

Modus Operandi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Tindak pidana pada bidang perpajakan terdapat banyak modus operandinya mirip: menghasilkan faktur pajak tidak niat mandi idul adha sesuai transaksi sebenarnya, memungut pajak tapi tidak disetor ke negara, dan lain-lain. lalu, apakah tindakan demikian dijerat menggunakan kitab Undang-Undang aturan Pidana (kitab undang-undang hukum pidana) atau memakai pasal yg mana?

Upaya aturan Bila Putusan Verstek berdasarkan atas liputan Palsu

seseorang Aparatur Sipil Negara (ASN) digugat cerai tanpa sepengetahuannya dan telah terbit akta cerai. tetapi, ada beberapa kejanggalan mirip surat panggilan yang sengaja tidak disampaikan, dugaan rekayasa berita saksi, isi gugatan tidak berdasarkan kabar, serta sebagainya. Masih adakah upaya hukum yg mampu ditempuh ASN itu?

Cara Mengartikan penjelasan Pasal yang Bunyinya “relatif jelas”

dalam penerangan pasal demi pasal suatu undang-undang, tulisan frasa ‘relatif kentara’ artinya sesuatu yang lazim. Jika tertulis demikian, ini berarti pembentuk undang-undang menduga rumusan adat dalam batang tubuh tak perlu diperjelas lagi. akan tetapi, bagaimana Jika frasa ‘relatif kentara’ menyebabkan disparitas pendapat?

Bolehkah ketua wilayah Merangkap Jabatan sebagai Menteri?

pada prinsipnya pejabat negara dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya. Adapun kepala wilayah dan menteri, masing-masing artinya pejabat negara. Lantas, bagaimana hukumnya Jika terjadi rangkap jabatan?

yg Jadi Hak Karyawan Jika Dipindahkan ke Perusahaan Lain di Luar Negeri

hukum mutasi pada umumnya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja beserta. apabila karyawan dimutasi ke cabang perusahaan pada luar negeri, apa saja hak-hak yg diperolehnya? Apakah terjadi pemutusan korelasi kerja (PHK) menggunakan perusahaan sebelumnya?

[Penulis]

Tulisan-tulisan